BANDARLAMPUNG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-53, Senin (20/3/2017).
Paripurna istimewa yang digelar di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi Lampung tersebut di hadiri oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, Wakil Gubernur, Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta undangan.
Dalam sambutanya, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal menyatakan, Provinsi Lampung saat ini tengah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari segi infrastruktus seperti jalan, jalan tol, jembatan, bandara, waduk dan lain sebagainya. Juga dari berbagai peningkatan pembangunan lainnya, seperti ketahanan pangan, pertumbuhan presentasi perekonomian dan menurunya tingkat kemiskinan.
Dilanjutkannya, Menurut Dedi provinsi Lampung di usianya yang ke 53 ini di bidang infrastruktur hingga saat ini di nilainya belum melakukan pemerataan anggaran. Maka ia berharap kepada pihak eksekutif, yakni Gubenur Lampung, M.Ridho Ficardo harus meninjau kembali anggaran di bidang pembangunan dan perbaikan jalan.
Menurut Politikus dari PDIP ini pada usia yang sudah menginjak setengah abad nampak belum ada solusi antar wilayah. Karena pemerataan anggaran jalan sangat di sesalkan.
“Pihak eksekutif sangat cendrung memberikan anggaran di daerah lain lebih besar. Tentu ini harus kembali di evaluasi anggaranya karena belum memberikan solusi antar wilayah kondisi jalan lebih baik,” harap Dedi kedepan.
Bahkan perbaikan kualitas jalan, Dedi prihatin. Pasalnya sejauh ini masih belum ada peningkatan kualitas dari tahun sebelumnya sampai sekarang. Bahkan beberapa bulan di perbaiki kembali hancur dan tidak bisa dilalui. “Maka ini menjadi perhatian khusus oleh gubenur melalui Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang,” katanya.
Kemudian pelayanan dasar pendidikan karena tenaga pendidik masih kekekurangan. Jumlah guru belum ada kesempatan untuk mendapatkan kerja. “Kesehatan juga masih demikain,” katanya. Menurut dia banyak perawat yang mendapat gaji tidak layak, hal ini perlu ada campur tangan pihak pemerintah.
Tidak ada komentar